Soppeng — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem hukum daerah yang kuat sekaligus melindungi berbagai potensi unggulan lokal. Hal ini terlihat saat Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di ruang kerja bupati, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menekankan pentingnya proses harmonisasi terhadap setiap rancangan produk hukum daerah agar memiliki landasan yuridis yang kuat serta dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah melakukan harmonisasi terhadap 25 rancangan produk hukum daerah. Menurutnya, setiap regulasi harus disusun melalui kajian yang komprehensif dan proses harmonisasi yang optimal, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Andi Basmal juga menyoroti pentingnya perlindungan potensi daerah melalui skema Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan mendorong pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Kabupaten Soppeng.
Langkah tersebut dinilai strategis guna memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai produk unggulan daerah, seperti Kopi Mattabulu, Kopi Tungke, Cabe Tappaning, Kaloa, serta tembakau lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sementara itu, Bupati Soppeng menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng siap bersinergi bersama Kanwil Kemenkum Sulsel untuk memastikan setiap potensi lokal memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui regulasi yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappelitbangda, Direktur Perseroda, serta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar