 |
| Gambar: Ilustrasi |
SOPPENG — Sejumlah wartawan lokal menyoroti belum cairnya anggaran kontrak publikasi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. Isu yang beredar menyebutkan bahwa pencairan anggaran tersebut belum dapat diproses tanpa adanya persetujuan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi para insan pers, khususnya media yang memiliki kerja sama resmi dengan instansi tersebut. Hingga kini, sejumlah awak media mengaku belum menerima kejelasan terkait kendala administrasi maupun alasan belum adanya persetujuan dari kepala daerah.
“Apa kendalanya sehingga anggaran publikasi media belum bisa dicairkan? Apa penyebabnya sampai belum ada persetujuan dari Bupati?” tanya sejumlah wartawan
Para jurnalis berharap Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pencairan anggaran tersebut. Mereka menilai transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi serta memastikan mekanisme kerja sama antara pemerintah dan media tetap berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak terkait mengenai status pencairan anggaran maupun kendala pencairan tersebut.
Berita bersambung.....
(Penulis: Anwar Paturusi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar