BARRU - Penggunaan mobil dinas pejabat di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menuai kritik tajam dan keras dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Barru.
Ketua LAKI Barru, Andi Agus Gengkeng, menyoroti fenomena penggunaan aset negara di luar jam dinas yang dinilai telah mencapai batas ketidakpantasan dan mencerminkan hilangnya "rasa malu" di kalangan keluarga pejabat.
Sorotan LAKI Barru ini berfokus pada praktik penggunaan mobil plat merah yang dibeli dari uang rakyat, namun kini beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi hingga ajang "gaya-gayaan" keluarga pejabat.
Andi Agus Gengkeng menegaskan bahwa regulasi terkait disiplin PNS dan peraturan daerah sudah jelas melarang penggunaan mobil dinas di luar jam kantor.
"Sejak dulu mobil dinas memang tidak boleh dipakai di luar jam dinas. Sekarang, banyak keluarga pejabat tidak punya rasa malu menggunakan kendaraan dinas untuk pamer dan gaya-gayaan, padahal mobil dinas dibeli dari uang rakyat," kecam Andi Agus.
Menurutnya, para pengguna mobil dinas seolah menganggap pemakaian di luar peruntukan ini bukan sebuah pelanggaran. Lebih parah lagi, ketika terjadi kerusakan akibat pemakaian yang tidak semestinya, biaya perbaikannya tetap dibebankan pada kas negara atau daerah.
"Celakanya, ketika terjadi kerusakan, perbaikannya menggunakan biaya negara atau daerah," tambahnya, menyoroti kerugian ganda yang ditanggung oleh masyarakat Barru.
LAKI Barru secara khusus mendesak pucuk pimpinan di Kabupaten Barru, mulai dari Kepala Daerah hingga Kepala Dinas, untuk segera berbenah dan memberi contoh.
"Pucuk pimpinan seperti kepala daerah atau kepala dinas yang seharusnya memberi contoh kepada pegawai yang di bawahnya untuk tidak menggunakan mobil dinas di luar jam kantor, dan agar keluarga (suami atau anak) kepala daerah tidak menggunakan mobil dinas di luar dan pada saat jam dinas karena mobil dinas bukan mobil keluarga," tegas Gengkeng.
Ia menutup kritiknya dengan seruan keras agar seluruh pejabat di Barru menanamkan budaya malu. "Harus membudayakan rasa malu menggunakan mobil dinas terutama di Barru ini yang dimulai dari pucuk pimpinan agar bisa diikuti pegawai yang di bawahnya.
Jangan terjadi sebaliknya, selfie ria cengengesan dengan mobil dinas di luar jam kantor.
Kritikan LAKI Barru ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk menegakkan disiplin secara tegas dan mengembalikan fungsi mobil dinas sebagai sarana penunjang pelayanan publik, bukan fasilitas pribadi keluarga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar