Menurutnya, keterlambatan ini sangat berisiko menghambat pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang dan disepakati bersama DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Kami sangat menyayangkan, hingga hari ini DPA Perubahan belum juga diterbitkan. Ini menjadi tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam?" tegas Ketua LPKN saat dikonfirmasi, Senin 20 Oktober 2025
DPA merupakan dasar legal setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan. Tanpa DPA, seluruh program yang tertuang dalam APBD-P tidak bisa direalisasikan.
"Kita sudah berada di penghujung Oktober. Jika DPA Perubahan tak kunjung keluar, maka pelaksanaan program akan terkendala waktu. Padahal ini menyangkut pelayanan masyarakat," lanjutnya.
Ketua LPKN juga mengingatkan, jika keterlambatan ini tidak segera ditangani, bukan hanya target program yang meleset, tapi juga potensi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) bisa membengkak.
LPKN mendesak Pemkab Soppeng segera memberi penjelasan terbuka kepada publik mengenai kendala yang menyebabkan mandeknya penerbitan DPA Perubahan.
"Masyarakat berhak tahu. Anggaran publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah," tutupnya.
Sementara, H.Irfan Kabid Anggaran BPKAD, saat di hubungi oleh MEDIA ONLINE BIDIK NASIONAL.INFO, mengatakan, "untuk DPA Perubahan, kami semengara menunggu SK Gubernur terkait hasil evaluasi, setelah itu baru registrasi nomor Perda perubahan di biro hukum Provinsi, " Tulisnya via WhatsApp
(Penulis: Anwar Paturusi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar